2011, Kantor Pemerintahan Adopsi Open Source

63414_presiden_pks_tifatul_sembiring_memenuhi_panggilan_polda_metro_jaya_663_382Menkominfo Tifatul Sembiring menekankan bahwa pihaknya akan meneruskan dukungannya terhadap teknologi open source, dan menargetkan seluruh institusi pemerintahan akan bebas dari software bajakan dan mengadopsi open source pada 2011

“Memang upaya ini tak akan semudah seperti membalik telapak tangan,” kata Tifatul di acara Konferensi Open Source Internasional Global Conference on Open Source, di Hotel Shangri-La, Senin 26 Oktober 2009.

Namun, untuk mencapainya, memang butuh proses yang bertahap. Indonesia sendiri, kata Tifatul ingin mencontoh kesuksesan Brazil dan India. Lebih lanjut, Tifatul mengatakan bahwa dukungan pemerintah kepada open source sebenarnya sudah dilakukan sejak lama.

Komitmen itu, katanya, dimulai sejak tahun 2005, ketika ada edaran Menkominfo untuk mengembangkan open source. Bagi pemerintahan Indonesia, kata Tifatul, free/ open source software (FOSS) merupakan solusi yang cerdas dan legal untuk mengatasi masalah pembajakan software di internal lembaga pemerintahan.

Tak hanya itu, dengan open source, aksesabilitas data-data dan informasi pemerintahan, bisa lebih terjamin. Selain itu, Tifatul menerangkan, sebenarnya Indonesia punya banyak pakar TI di bidang open source. “Tinggal bagaimana memberi ruang lebih kepada mereka.”

Dari belanja pemerintahan di bidang ICT yang mencapai Rp 7 triliun, Rp 3,5 miliar di antaranya dianggarkan untuk pengembangan open source. 20 persen dari lebih dari 100 Pemda di seluruh Indonesia dilaporkan sudah mengadopsi open source.

Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pemanfaatan TI Ristek Kemal Prihatman mengatakan bahwa dengan menggunakan open source, pemerintah bisa melakukan penghematan anggaran negara sekitar 40 persen. “Bahkan bisa 60 persen,” kata Kemal.

Hingga kini, beberapa kantor pemerintah yang telah menerapkan teknologi open source antara lain pemerintah daerah Aceh, Pekanbaru, Gorontalo, Bengkulu, kementrian PAN, Ristek, Polri, dan TNI.

Menanggapi komitmen pemerintah terhadap open source, Tony Seno Hartono, National Technology Officer Microsoft Indonesia yang ditemui di acara konferensi, mengatakan bahwa apa yang dimaksud oleh Menkominfo sebagai open source mungkin perlu diperjelas lagi.

Sebab, Microsoft sendiri, kata Tony, selain mengembangkan software proprietari juga mengembangkan teknologi open source. “Kita juga memiliki teknologi open source melalui proyek Codeplex,” kata Tony.

Bahkan, kata Tony, proyek stimulus ekonomi pemerintahan Presiden AS Barack Obama menggunakan sistem informasi pengawasan berbasis open source yang dikembangkan oleh Microsoft, yang bernama Microsoft Stimulus360.

Software tersebut memungkinkan sektor publik untuk melakukan pemantauan, pengukuran, serta berbagi informasi seputar program stimulus dengan interface yang mudah. “Kini sudah 1,3 juta pengangguran yang telah mendapatkan pekerjaan melalui program stimulus tersebut,” ujar Tony.

Namun demikian, Tony mengakui, software open source itu harus dijalankan di platform Windows, yakni dengan software MS Office Sharepoint, Microsoft SQL Server, dan Microsoft Server 2008.

Sumber : VIVAnews

Leave a Reply

Skip to toolbar